Kebijakan Pemerintah Untuk Honorer Yang Tidak Lulus Tes CPNS 2018

Kebijakan Pemerintah Untuk Honorer Yang Tidak Lulus Tes CPNS 2018

Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menyebutkan bahwa pada 2013, terdapat 438.590 orang tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CPNS. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah tenaga honorer administrasi.

Menanggapi hal tersebut, DPR dan Pemerintah menggelar rapat gabungan terkait nasib tenaga honorer K-2. Menurut Anggota Komisi I DPR Syarifudin Hasan, harus ada kebijakan untuk mengakomodir nasib para honorer K-2 tersebut.

"Harus ada kebijakan politik (untuk) 438.000 tenaga honorer yang belum terakomodasi," ujar Syarifudin.

Kemudian Syarifudin menambahkan,” tenaga honorer tersebut sudah memberikan kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, nasib mereka pun harus dipertimbangkan,”.

Terkait hal ini, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, pemerintah secara internal akan membahas hal tersebut. Pembahasan akan fokus pada solusi bagi tenaga honorer K-2 yang tak lulus seleksi CPNS. "Karena pada kenyataannya, kalau berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2012 sebetulnya itulah tenaga honorer K-2 harus dites satu kali dan pemerintah sudah melakukan," ujar Setiawan.

Pada 2013, sebanyak 209.000 orang tenaga honorer yang lulus seleksi CPNS. Total tenaga honorer yang menjadi peserta seleksi saat itu adalah 648.000 orang.

Setiawan juga menambahkan bahwa Pemerintah memiliki opsi bagi mereka yang tidaklulus tes CPNS.

Opsi pertama, bagi mereka yang masih memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi CPNS, dipersilakan mengikuti kembali proses seleksi CPNS 2018 ini. "Tetapi, bagi mereka yang sudah tidak memenuhi syarat untuk daftar sebagai PNS, tapi masih memenuhi syarat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),.

Meskipun demikian, pemerintah masih akan memvalidasi ulang terhadap data yang ada. Data sementara yang ada saat ini adalah data lima tahun lalu. jadi, akan didata kembali karena sudah ada yang beralih profesi, bahkan meninggal dan sebagainya.

Pada akhir Juli 2018 nanti Pemerintah dan DPR akan kembali melakukan rapat gabungan mengenai tenaga honorer.

sumber:kompas