SURAT EDARAN MENPAN RB TENTANG PENGADAAN ASN TAHUN 2019

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN RB) berisi tentang pengadan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB dengan nomor B/617/M.SM.01.00/2019 menerangkan bahwa pengadaan ASN tahun 2019 dinyatakan dengan komposisi sebagai berikut :

Pemerintah pusat

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK, dan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai

Alokasi untuk CPNS 50% dan PPPK 50% diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tarnbahan pegawai baru.
Instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan rnemberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah oleh PPK, dan mermperhatikan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah Serta rnelampirkan surat pemyataan kesediaan anggaran gaji dan latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Alokasi CPNS 30% dan PPPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan mernberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan
Diutamakan bagi satuan/unit kerja dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi pegawai baru.

Komposisi tersebut diatas merupakan petikan dari Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Menpan-RB Syafruddin dan ditembuskan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri, Kepala BKN, Kepala BPKP, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Surat edaran di atas dikeluarkan untuk menindakk lanjuti ketentuan UU No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018.

Untuk selengkapnya, sahabat pembaca bisa mendownload Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia tentang pengadaan ASN tahun 2019.

Berikut adalah tautan untuk mendownload Surat Edaran MenPan-RB tentang Pengadan ASN 2019 ===DISINI===