Selamat datang di PortalPPPK. Semoga Bisa Memberikan Manfaat

Plt Kepala BKN: Jangan Senang Dulu, BKN Tidak Segan-segan Membatalkan NIP

Plt Kepala BKN: Jangan Senang Dulu, BKN Tidak Segan-segan Membatalkan NIP
Plt BKN Bima Haria Wibisana

PortalPPPK.com - BKN menambahkan persyaratan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk pengusulan NIPPPPK.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan tahapan pemberkasan dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah hingga ke BKN.

Semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar valid.

Panduan Resmi Cara Menautkan Akun Belajar.id Pada SIMPKB, 2 Menit Selesai

Itu sebabnya BKN kemudian menambahkan persyaratan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Dia mengingatkan kelulusan PPPK guru dan nonguru bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati para peserta.

“Lulus PPPK guru maupun nonguru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) loh, ya,” kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Rabu (23/2).

Latihan Soal PPG 2022 PGSD dan Kunci Jawaban Terbaru

Tujuannya agar para pejabat pembina kepegawaian (PPK) bertanggung jawab atas data calon PPPK yang diusulkan mendapatkan NIP PPPK.

“Sebagai penyaring akhir BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk. Itu sebabnya butuh support dari PPK untuk menjamin validasi data calon PPPK guru dan nonguru,” tegasnya.

Jika setelah diangkat PPPK pun, kemudian ditemukan ada pemalsuan data, Bima menegaskan BKN tidak segan-segan membatalkan nomor induk yang bersangkutan.

Dia mendorong para calon PPPK guru dan nonguru untuk mengedepankan kejujuran. Bagaimana bisa mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas tinggi jika dari rekrutmennya sudah diwarnai kebohongan.

Latihan Soal Pretest PPG 2022 Kemampuan Pedagogik Guru

BKN menerbitkan surat terbarunya terkait usulan penetapan NIP PPPK. Surat bernomor 3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 tertanggal 14 Februari 2022 ini ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto. Surat tersebut ditujukan kepada para PPK instansi pusat dan daerah.

Adapun inti dari surat tersebut adalah setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:

a. Paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;

b. Paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama;

> Daftar Linieritas Ijazah dengan Mata Pelajaran PPG

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi.

sumber: radar banyumas

Post a Comment

© PORTAL PPPK. All rights reserved. Developed by Jago Desain