BKN: Jangan Zalim kepada Guru !

NIP PPPK 2021 sudah hampir dituntaskan penerbitannya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

PortalPPPK.com - NIP PPPK 2021 sudah hampir dituntaskan penerbitannya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan Data BKN per 17 Juni menunjukkan total NIP PPPK guru (tahap 1 dan 2) yang sudah diterbitkan sebanyak 278.258 dari usulan masuk 282.358.

Sementara, NIP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah dicetak sebanyak 205.180.

Untuk PPPK nonguru, usulan yang masuk sebanyak 11.815 , 11.737 terbit NIP,  dan cetak 10.937.

Kondisi tersebut membuat Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen angkat bicara.

Baca Juga : Pemda Tak Bisa Berkutik, Alokasi Dana Gaji Guru PPPK Sudah di-earmarked

Dia menyesalkan masih banyak guru lulus PPPK belum mendapatkan SK, padahal NIP sudah lama terbit.

Suharmen bahkan menyebutkan, sampai saat ini masih terdapat 32 Pemda belum mengusulkan nomor induk (NI) PPPK.

"Ini sangat kami sesalkan. Ketika BKN mempercepat proses penetapan NI PPPK, tidak berbanding lurus dengan percepatan penyerahan SK PPPK," ungkap Deputi Suharmen kepada JPNN.com, Selasa (21/6).

Dia menyadari kondisi tersebut terjadi karena masalah ketersediaan anggaran. Pemda kesulitan membayar gaji dan tunjangan PPPK, karena berharap ditanggung penuh pusat.

Baca Juga : 7 Poin Penting Persiapan Seleksi PPPK Guru 2022, Jangan Sampai Ketinggalan

Sementara, sesuai amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, gaji dan tunjangan PPPK bersumber dari APBN/APBD.

"Jadi, pusat memang tidak menanggung seluruhnya karena prinsipnya harus cost sharing dengan daerah," ucapnya.

Oleh karenanya, Deputi Suharmen mengimbau Pemda untuk mengalokasikan dana gaji dan tunjangan PPPK guru di APBD-nya.

Hal ini penting agar seluruh guru yang sudah lulus seleksi bisa mendapatkan hak-haknya.

Baca Juga : Latihan Soal Pretest PPG Kemampuan Pedagogik Guru

"Yang sudah ditetapkan NI P3K-nya oleh BKN segera diterbitkan SK-nya. Jangan sampai penyelenggara publik ini zalim kepada para guru tersebut karena mereka sudah lulus seleksi," tuturnya.

Deputi Suharmen berharap kondisi ini harus menjadi pembelajaran agar dalam seleksi PPPK 2022 tidak terulang lagi.

Dia menyebutkan pelaksanaan PPPK 2021 harus jadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam seleksi tahun ini.

Seperti masalah kualitas data yang buruk di 2021 dan perlunya kebersamaan dalam hal ketersediaan anggaran. (/jpnn)

Demikian informasi terbaru terkait BKN: Jangan Zalim kepada Guru !. Semoga Bermanfaat.